You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dewan Ajak Warga Patuhi Kebijakan Ganjil Genap
photo Doc - Beritajakarta.id

Dewan Ajak Warga Patuhi Kebijakan Ganjil Genap

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengajak warga untuk ikut mensukseskan perhelatan Asian Games 2018 di Ibukota.

Ganjil genap itu dibuat agar tidak ada kemacetan akut saat Asian Games. Jadi harus dipatuhi

Salah satunya dengan mentaati kebijakan perluasan ganjil genap yang mulai diuji coba sejak 1 Juli hingga akhir bulan ini.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, Asian Games merupakan ajang yang ditunggu-tunggu warga Ibukota. Karena itu warga diminta untuk berpartisipasi aktif mendukung event tersebut dengan mematuhi aturan ganjil genap.

Uji Coba Perluasan Ganjil Genap, 185 Personel Dishub Disiagakan

"Ganjil genap itu dibuat agar tidak ada kemacetan akut saat Asian Games. Jadi harus dipatuhi," ujarnya, Selasa (3/7).

Pria yang akrab disapa Sani ini menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sendiri telah menyediakan jalur alternatif selama uji coba ganjil genap berlangsung.

"Rute-rute alternatif dan angkutan umum sudah disiapkan Pemprov untuk meminimalisir kemacetan," ucapnya.

Ditambahkan Sani, ajang Asian Games sudah sepatutnya didukung semua pihak. Mengingat, olahraga akbar tingkat Asia ini akan membuat nama harum bagi Ibukota.

"Asian Games ini adalah program nasional dan kebanggaan kita semua. Jadi harus kita sukseskan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1184 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1164 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye950 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye934 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye848 personBudhi Firmansyah Surapati